Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang tiba pertama enggan memberikan komentar. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang tiba selanjutnya juga hanya tersenyum saat dikonfirmasi apakah rapat mengenai PPN 12%.
“Saya tersenyum melihat kalian tersenyum,” kata Sri Mulyani, kepada wartawan.
Kemudian Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga belum mau membenarkan rapat yang dilakukan terkait penerapan PPN 12% di tahun 2025.
“Lagi nanti dibahas dulu ya,” kata Airlangga.
“Dibahas aja dulu, baru PMK (peraturan menteri keuangan),” sambung Airlangga saat ditanya apakah bakal ada PMK yang dikeluarkan terkait kebijakan ini.
Keputusan itu membuat Smartfren sebagai perusahaan akan menghilang. Semua data seperti balance sheet, laporan keuangan, report, hingga cash flow yang ada di dalam perusahaan akan berpindah XL.
“Karena semua laporan keuangannya, pelanggannya, spektrumnya semua dipindah,” kata CFO Smartfren, Antony Susilo, dalam konferensi pers terkait Merger XL-Smartfren, Kamis (12/12/2024).
Begitu juga jumlah pengguna Smartfren akan dilebur bersama pengguna XL Axiata menjadi entitas baru dalam XL Smart. Jumlah pengguna setelah digabungkan berkisar 94,5 juta pengguna.
Ini berdasarkan catatan laporan kedua perusahaan pada kuartal III-2024, sebanyak 58,6 juta untuk XL Axiata dan 35,9 juta milik Smartfren.
Saham Smartfren (FREN) juga menghilang dan pemegang saham sebelumnya akan terkonversi ke dalam XL Axiata (EXCL). Pihak Smartfren akan melakukan beberapa proses sebelum saham itu dipindahkan.
Pertama, mereka akan meminta persetujuan kepada IDX, Bursa Efek dan OJK untuk proses ini. Setelah selesai akan melakukan RUPSLB pada kuartal I-2025 untuk meminta persetujuan dari shareholder.
“Apabila ini semua sudah selesai rampung di dapatkan, maka otomatis saham fren itu akan hilang pindah ke saham XL. Jadi pemegang saham FREN ini yang saat ini ada ini akan semua akan terkonversi menjadi saham XL,” jelasnya.
Rasio konversi saham telah disampaikan dalam keterbukaan informasi. Sebagai contoh pemegang 94 lembar saham FREN akan mendapatkan satu lembar saham XL.
“Karena harganya sudah ditetapkan, harga share price-nya itu di angka Rp 2.350 untuk saham XL. Sedangkan untuk saham FRAM di harga Rp 25. Nah, itu proporsi Rp 2350 dibagi Rp 25 adalah 94,” ungkap dia.
Tiga Brand XL-Smartfren Masih Ada
Meski secara perusahaan tidak ada lagi, brand Smartfren masih akan tersedia saat merger diresmikan. Brand itu akan tetap bertahan bersama dua brand lain yakni XL dan Axis.
“Dalam perjanjian ini XL Smart akan tetap mempertahankan produk dengan 3 brand, jadi 2 brand utama di XL Axiata ini yaitu XL dan Axis tetap, kemudian smartfren juga akan tetap dipertahankan dan kemudian 3 brand tersebut akan terus dipertahankan,” kata Presiden Ditrktur Smartfren, Merza Fachys dalam kesempatan yang sama.
Pada konferensi pers yang dilakukan Rabu (11/12/2024), Group CEO & Managing Director Axiata, Vivek Sood, dalam Press Conferen Update Merger XL Smartfren menelaskan hal serupa. Ketiga brand tetap akan tersedia saat merger terjadi.
Namun ini akan bergantung dari rekomendasi manajemen baru soal produk nantinya. Sejauh ini, dia mengatakan semua brand dalam dua perusahaan memiliki segmen yang berbeda.
“Namun fokusnya di sekitar sinergi dari integrasi jaringan,” ucapnya.
Presiden Direktur dan CEO XL Axiata, Dian Siswarini mengatakan brand tersebut tetap akan ada sambil menunggu kondisi nantinya. “Bisa melihat dari kondisi perusahaan dan juga kondisi market,” kata Dian.
Nasib Pegawai
Bahasan nasib pegawai juga disinggung dalam merger XL Smart. Merza menjelaskan kedua pemegang saham sepakat tidak ada rasionalisasi pegawai usai merger.
Dia menjelaskan akan lebih banyak peluang yang akan didapatkan oleh para pegawai. Mereka akan diberikan kesempatan untuk menyalurkan semua kompetensinya.
CEO Smartfren Andrijanto Muljono menjelaskan pemegang saham menyetujui dua policy terkait karyawan. Yakni leave and shift policy serta lose policy, dan akan menerapkan sistem yang terbaik untuk HRD.
“Nah, dengan adanya leave and shift ini kita akan menuju kepada harmonisasi di mana yang terbaik akan menjadi acuan. Nah, dengan demikian tentunya di dalam satu ya salah satu dari kita akan di-adjust kepada level yang terbaik. Dan juga bila ada yang baik dari smartfren maupun dari sisi XL itu akan menjadi acuan yang akan dipakai. Nah, jadi ini tentunya sangat menguntungkan buat karyawan yang joining ke perusahaan ini,” jelasnya.
Sementara itu lose policy adalah menawarkan treatment bagi karyawan yang akan bergabung dengan entitas baru. Misalnya mereka akan mendapatkan joining bonus setelah hari pertama merger resmi terjadi.
Mereka juga akan mendapatkan bonus akhir tahun 2025 dua kali lipat dari bonus prestasi yang berlaku. Ini didapatkan jika pegawai menjalankan performance yang baik dan memenuhi KPI.
Jika ada duplikasi atau redudansi saat XLSmart berjalan, maka perusahaan menjanjikan akan memberikan penawaran lebih tinggi dari aturan yang berlaku.
“untuk menjamin hak-hak karyawan bahkan memberikan lebih daripada yang menjadi kewajiban,” ucap Andrijanto.
Turut hadir Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Usai acara Prabowo ditanya mengenai apa arahan yang diberikan dalam apel tersebut. Kepala negara hanya mengungkapkan harapannya pada para anggota polisi secara singkat.
“Kita berharap polisi semakin semangat, semakin profesional, semakin disiplin, semakin berbakti kepada bangsa dan rakyat,” kata Prabowo kepada wartawan.
Sebelumnya, saat tiba Prabowo disambut iringan drum band saat melintasi jajar kehormatan. Setelahnya, Prabowo menaiki kendaraan taktis Maung menuju Auditorium Cendrawasih, Graha Cendekia, Akpol.
Setibanya di auditorium, Prabowo disambut dengan tarian tradisional. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pun berkumandang dengan penuh semangat, mengawali acara yang dipimpin langsung oleh Kapolri. Selanjutnya Prabowo memberikan pengarahan kepada para kepala satuan wilayah yang hadir dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh Kapolri dan seluruh jajarannya. Prabowo juga mengapresiasi kinerja jajaran Polri di seluruh Indonesia.
“Tentunya merupakan kehormatan, kesempatan bagi saya untuk bertatap muka dengan seluruh unsur pimpinan republik ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian, Kapolri dan seluruh jajaran yang telah bertugas dengan sangat baik,” ujar Prabowo.
“Menteri Pekerjaan Umum sedang mengusulkan beberapa peresmian, kami mengusulkan beberapa ground breaking untuk mungkin nanti Istana yang akan menjadwalkan,” kata Basuki, kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/12/2024).
“(Usulannya) Akhir Desember atau awal Januari,” sambung Basuki.
Basuki juga mengabarkan beberapa gedung untuk lembaga eksekutif sudah rampung pada Desember 2024 ini. Seperti 4 kantor Kementerian Koordinator. Namun jumlahnya masih mengikuti fitur pada pemerintahan Presiden Joko Widodo lalu.
“Yang sekarang eksekutif selesai Desember ini, tapi fitur yang dulu ya, kemenkonya 4, sekarang kan 7, nanti kita akan bicarakan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Basuki juga mengungkapkan pada awal 2025 itu juga dimulai pembangunan fasilitas gedung untuk lembaga Yudikatif dan Legislatif. Seperti halnya arahan dari Presiden Prabowo Subianto ketika dirinya ditunjuk sebagai Kepala OIKN.
Targetnya pada 2028 ekosistem bagi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah mulai terbentuk.
“Jadi waktu perintah saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan eksekutif,” terangnya Basuki.
“Perlu dijelaskan mengenai definisi barang mewah, ini apa mengacu pada Permenkeu 11/2023 atau akan dibuat definisi baru, misal kategori tas dan sepatu, gimana mengkategorikan yang mewah atau biasa? karena rangenya luas sekali, mulai puluhan ribu sampai ratusan juta, apa dari sisi harga dibedakan?” katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (9/12/2024).
Kebingungan itu membuat pelaku usaha tidak bisa berancang-ancang dalam menentukan harga dan kesiapan dalam strategis perusahaan, termasuk mengimpor barang yang berpotensi mengalami kenaikan PPN.
“Apa semua jenis kategori barang akan dibedakan mana mewah, mana bukan, sehingga juga jadi rumit,” kata Haryanto.
Belajar dari kejadian sebelumnya, seperti barang illegal, justru terjadi celah yang membuat negara rugi karena kehilangan potensi pajak.
“Sesuatu yang rumit dan kontrolnya sulit akan menyebabkan kebingungan dan membuat celah bagi oknum yang berpotensi akan merugikan negara dan masyarakat umumnya, ini perlu diklarifikasi dulu,” sebut Haryanto.
Rencana penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% akhirnya menemui titik terang. Kebijakan yang rencananya berlaku pada 1 Januari 2025 tersebut, dipastikan hanya untuk kelompok barang mewah.
Keputusan ini didapatkan setelah pertemuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pekan lalu.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengatakan, sejumlah barang mewah itu di antaranya mobil, apartemen, hingga rumah mewah. Terhadap usulan ini, Dasco mengatakan, Prabowo mempertimbangkan untuk mengambil keputusan tersebut.
“Mobil mewah, apartemen mewah, rumah mewah, yang semuanya serba mewah,” ungkap Dasco dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Senin (9/12/2024).
Presiden sekaligus Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, ikut menanggapi jika misalnya Jokowi bergabung ke Partai Gerindra. Ia bilang, terbuka jika Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ingin bergabung ke partainya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, mengungkapkan analisisnya soal sejumlah partai pintunya terbuka untuk Jokowi. “Kalau mau jujur, tentu Gerindra jauh menggiurkan bagi Jokowi karena partai pemenang pilpres yang kekuatan politiknya luar biasa. Secara alamiah, siapa pun politisi di negara ini ngiler bergabung dengan partai penguasa,” kata Adi Prayitno, kepada wartawan, mengutip Detikcom, Minggu (8/12/2024).
Adi menambahkan dalam konteks itu, sangat rasional Jokowi ke Gerindra. Setidaknya Jokowi punya backing politik jangka panjang, terutama untuk memproteksi dari dari serangan PDIP dan kelompok kritis.
Namun, menurut Adi, yang menjadi catatan adalah jika bergabung dengan Gerindra, maka Jokowi dinilai tak bisa berharap jadi bintang dan king maker. Sebab, sudah ada sosok Prabowo.
“Karena bintang dan king makernya hanyalah Prabowo Subianto. Bukan yang lain,” ujarnya.
Adi menilai Jokowi ingin masih tampil dan menjadi penentu politik di kemudian hari. Khususnya, menyangkut Wapres Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2029.
“Sementara, ada kecenderungan Jokowi masih ingin terlihat jadi bintang dan king maker di masa mendatang, terutama untuk memotori Gibran. Di situlah dilemanya Jokowi kalau ke Gerindra,” ujarnya.
Partai lain yang terbuka untuk Jokowi adalah Partai Golkar dan PAN. Pilihan partai lain ini, menurut Adi, dapat membuat Jokowi mempunyai posisi politik sebagai penentu arah keputusan.
“Golkar dan PAN terlihat tertarik. Tapi sekali lagi, tak ada jaminan jika bergabung dengan dua partai ini Jokowi jadi king maker. Tapi setidaknya di Golkar dan PAN Jokowi punya bargain politik kuat untuk jadi king maker karena punya Gibran yang wapres. Itu artinya, siapa pun yang terima Jokowi bisa dipastikan punya wapres yang secara politik prestisius,” imbuhnya.
Prabowo sebelumnya ditanya apakah pertemuan dengan Jokowi turut membicarakan soal masuk ke Partai Gerinda. Prabowo menyampaikan partainya terbuka jika Jokowi ingin bergabung, tapi ia tak akan memaksa.”Oh, kalau Gerindra terbuka, tapi tentunya kami nggak bisa maksa beliau masuk,” jawab Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Jumat (6/11).
Presiden Prabowo pun akhirnya buka suara mengenai keputusan tersebut. Dia menjelaskan kenapa kenaikan PPN jadi 12% di tahun 2025 nanti tetap harus diberlakukan.
Pertama, Prabowo menegaskan, pemberlakuan PPN 12% di tahun 2025 adalah perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan. Undang-Undang yang dimaksud Prabowo adalah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Kedua, kenaikan PPN yang tetap berlaku di tahun 2025 nanti menyasar barang-barang tertentu.
“Kan sudah diberi penjelasan PPN adalah Undang-Undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo kepada wartawan, di Istana Merdeka, dikutip Sabtu (7/12/2024).
“Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi, sudah sejak akhir 2023, pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah,” tegasnya.
Sebelumnya perwakilan DPR RI menemui Prabowo di Istana Negara, Jakarta, kemarin, membahas mengenai kejelasan penerapan PPN 12% di Januari 2025.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan ada tiga poin yang disampaikan oleh pemerintah dalam pertemuan dengan DPR. Pertama, PPN 12% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah yang selektif.
Kedua, barang-barang pokok dan pelayanan langsung kepada masyarakat masih tetap diberlakukan PPN 11%.
“Mengenai usulan dari kawan-kawan DPR bahwa ada penurunan pajak kepada kebutuhan-kebutuhan pokok yang langsung menyentuh kepada masyarakat, Bapak Presiden tadi menjawab bahwa akan dipertimbangkan dan akan dikaji,” katanya saat ditemui di Istana Negara, Kamis (5/12/2024).
Ketiga, Dasco mengatakan Presiden Prabowo meminta Menteri Keuangan dan sejumlah menteri lainnya untuk segera mengkaji usulan dari masyarakat maupun dari DPR tentang beberapa jenis pajak yang harus diturunkan, sebagai bentuk insentif.
“Kita menghormati keputusan beliau,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, melalui pesan singkat, Jumat (6/12/2024).
Hanya saja ia belum mau membeberkan apakah Miftah sudah memberikan surat pengunduran diri secara resmi atau belum. Namun, ke depan mengenai kursi kosong yang ditinggalkan pada posisi Miftah ini merupakan hak prerogatif presiden.
“Itu hak prerogatifnya presiden,” kata Hasan.
Miftah mengumumkan pengunduran dirinya melalui konferensi pers di di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, Jumat (6/12/2024).
Dalam keterangannya, ia mengatakan pengunduran dirinya tidak berdasarkan tekanan dari pihak luar, melainkan keputusan dirinya sendiri.
“Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam… Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” ujar Miftah, mengutip CNN Indonesia, Jumat (6/12/2024).
“Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapa pun, bukan karena permintaan siapa pun. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat,” sambungnya.
Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas mengungkapkan, pihaknya bersama dengan pemerintah masih membahas mengenai perpanjangan IUPK dan juga penambahan saham 10% untuk pemerintah.
“(Perpanjangan usai 2041) masih didiskusikan terus dengan pemerintah,” kata Tony saat ditanya kabar terbaru rencana perpanjangan IUPK PTFI, ditemui di sela acara Indonesia Mining Summit 2024, Jakarta, dikutip Kamis (5/12/2024).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat mengungkapkan bahwa syarat agar PTFI bisa memperpanjang masa IUPK usai 2041 adalah dengan membangun smelter baru di Fak-Fak, Papua dan penambahan saham Indonesia sebesar 10% di PTFI.
Ditanya perihal kepastian rencana tambahan saham RI di PTFI sebesar 10%, Tony mengungkapkan hal tersebut juga masih didiskusikan dengan pemerintah. Dia juga mengatakan bahwa kepastian apakah rencana tersebut akan diberikan gratis untuk pemerintah, dia enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. “Itu (rencana tambahan saham RI 10% di PTFI) masih didiskusikan,” imbuhnya,
Seumur cadangan
Pemerintah sebenarnya menjamin kepastian perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal tersebut tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Berdasarkan peraturan anyar ini, di antara Pasal 195 dan Pasal 196 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 195A dan Pasal 195B yang mengatur mengenai IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.
Di dalam Pasal 195B ayat 1 disebutkan bahwa IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk dari Kontrak Karya (KK) sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat diberikan perpanjangan setelah memenuhi kriteria paling sedikit:
a. Memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian terintegrasi dalam negeri.
b. Memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas Pengolahan dan/ atau Pemurnian.
c. Sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) oleh peserta Indonesia.
d. Telah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN.
e. Mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
f. Memiliki komitmen investasi baru paling sedikit dalam bentuk kegiatan eksplorasi lanjutan dan peningkatan kapasitas fasilitas pemurnian, yang telah disetujui oleh Menteri.
Lalu, pada ayat 2 dan 3 Pasal 195B tersebut berbunyi:
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama ketersediaan cadangan dan dilakukan evaluasi setiap 10 (sepuluh) tahun.
(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi.
Letak kursi pesawat seringkali menentukan kenyamanan bepergian di udara. Apalagi jika Anda terbang dalam waktu lalu.
Baru-baru ini tengah heboh tren baru yang muncul dan viral di aplikasi video favorit global, TikTok, yakni “check-in chicken”.
Mengutip CNN Indonesia, tren terbaru ini merupakan suatu permainan atau bisa dibilang trik cerdas yang dilakukan penumpang untuk mendapatkan kursi terbaik di pesawat dengan menunda pemesanan tiket sampai waktu check-in hampir ditutup.
Harapannya, mereka mendapatkan kursi yang didamba-dambakan, seperti kursi dengan ruang kaki ekstra atau kursi di dekat lorong kabin yang luas, melansir Independent.
Chelsea Dickenson, dari Cheap Holiday Expert, menjelaskan bahwa menunda check-in daring pada menit-menit terakhir untuk penerbangan yang ditawarkan Wizz Air atau Ryanair biasanya merupakan cara yang sangat ampuh untuk mendapatkan tempat duduk terbaik di pesawat.
Dia mengaku dua maskapai penerbangan yang membebankan biaya tambahan untuk pemesanan kursi pre-booking tersebut, membagi kelompok penumpang yang bepergian bersama dengan menempatkan mereka “di kursi yang letaknya paling tidak enak”.
Kemudian, maskapai-maskapai itu sengaja menyisakan tempat duduk terbaik untuk dapat diperebutkan.
Meski begitu, strategi memesan penerbangan pada menit-menit terakhir ini tentu saja memiliki sejumlah risiko.
Chelsea menambahkan bahwa trik “check-in chicken” ini bekerja paling ampuh ketika kita terus memperhatikan denah tempat duduk check-in sepanjang hari.
Ia juga mengingatkan bagi wisatawan yang mencoba-coba trik “curang” ini tidak menunda proses check-in hingga sampai menit terakhir, karena dikhawatirkan penerbangan sudah kelebihan pesanan sehingga membuat kita tidak bisa mendapatkan tempat duduk.
Blogger perjalanan itu menjelaskan, “Wizz Air dan Ryanair sama-sama memiliki beban muatan rata-rata yang cukup besar, sekitar 94 persen, sehingga pesawat itu sering kali hampir penuh.”
