PPN Naik Jadi 12%, PDIP Usul Prabowo Tambah Bansos Sampai Subsidi

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjul rasa di dekat Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/12/2024). Dalam aksi unjuk rasa tersebut mereka menolak kebijakan pemerintah yang telah resmi menikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengaku telah berupaya menyampaikan masukan perihal mitigasi risiko penerapan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Masukan ini, dia berikan sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI.

“Pada tanggal 8 Desember 2024 lalu, saya juga sudah menyampaikan ke publik agar pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%, khususnya terhadap rumah tangga miskin, dan kelas menengah,” ungkapnya dalam pernyataan resmi, Selasa (24/12/2024).

Adapun mitigasi resiko itu dapat diwujudkan dalam sejumlah kebijakan. Ada setidaknya 9 kebijakan yang didorong Said.

Pertama, perlu penambahan anggaran untuk perlindungan sosial ke rakyat. DPR meminta agarjumlah penerima manfaat perlinsos di pertebal bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin/rentan miskin, serta memastikan program tersebut disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran.

Kedua, subsidi BBM, LPG, listrik untuk rumah tangga miskin diperluas hingga rumah tangga menengah.

“Termasuk driver ojek online hendaknya tetap mendapatkan jatah pengisian bbm bersubsidi, bahkan bila perlu menjangkau kelompok menengah bawah,” kata Said.

Ketiga, subsidi transportasi umum diperluas yang menjadi moda transportasi massal diberbagai wilayah, khususnya kota kota besar yang memiliki moda transportasi massal.

Keempat, dia meminta adanya subsidi perumahan untuk kelas menengah bawah, setidaknya tipe rumah 45 kebawah, serta rumah susun.

Kelima, bantuan untuk pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi dipertebal yang menjangkau lebih banyak penerima manfaat, khususnya siswa berprestasi dari rumah tangga miskin hingga menengah.

Keenam, pemerintah diminta melakukan operasi pasar secara rutin paling sedikit 2 bulan sekali dalam rangka memastikan agar inflasi terkendali dan harga komoditas pangan tetap terjangkau.

Ketujuh, dia juga meminta pemerintah memastikan penggunaan barang dan jasa UMKM di lingkungan Pemerintah.

“Menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40% menjadi 50% untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri,” kata Said.

Kedelapan, pemerintah juga didorong untuk menyediakan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah, serta meluncurkan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk kelas menengah yang terdampak. Hal ini guna membantu mereka beralih ke sektor-sektor yang lebih berkembang dan berdaya saing. Juga bisa disinkronisasi dengan penyaluran KUR.

Terakhir, pemerintah harus memastikan program penghapusan kemiskinan ekstrem dari posisi saat ini 0,83% menjadi nol persen di tahun 2025, dan penurunan generasi stunting di bawah 15%dari posisi saat ini 21%.

Bina4d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*