Pria 26 tahun tersebut berhasil menanjak ke puncak kesuksesan dengan membuat video-video sensasional. Mulai dari eksperimen tinggal di Piramida selama 100 jam, hingga membuat kontes yang melibatkan 50 YouTubers untuk memperebutkan uang US$1 juta atau setara Rp16,5 miliar.
Nama MrBeast juga menjadi sorotan media arus utama. Forbes mencatat kekayaan MrBeast mencapai US$85 juta (Rp1,4 triliun) pada Oktober 2024.
Angka itu melejit cepat di 2025. Menurut laporan Celebrity Net Worth, kekayaan MrBeast sudah mencapai angka US$1 miliar (Rp16,5 triliun) di tahun ini, dikutip dari BoredPanda, Jumat (28/2/2025).
Tak seperti kreator konten lainnya, Donaldson juga dikenal lumayan blak-blakan mengumbar penghasilannya dari YouTube. Ia mengatakan bisa menghasilkan sekitar US$600-700 juta (Rp9,9-11,6 triliun) per tahun.
Kendati demikian, MrBeast belum merasa dirinya sudah menjadi orang kaya. Ia mengatakan mungkin di masa depan dia akan jadi orang kaya, tetapi saat ini belum mencapai posisi tersebut.
“Saya tidak naif. Mungkin suatu saat [jadi orang kaya]. Namun untuk sekarang, berapa pun penghasilan saya, saya investasikan lagi,” kata MrBeast kepada Time Magazine.
Bahkan, MrBeast tak segan membeberkan berapa uang di saldo rekeningnya, saat berbicara di podcast ‘The Diary of CEO’. Dari pengakuannya, jumlah tersebut tak bisa membawa MrBeast menjadi seorang ‘jutawan’.
Ketika ditanya apakah ia merupakan seorang milyarder, MrBeast membantah hal tersebut jika dilihat dari saldo rekeningnya.
“Di atas kertas benar [miliarder]. Namun, di akun bank saya, uang yang ada kurang dari US$1 juta (Rp16,5 miliar),” ia menuturkan.
Menurut Donaldson, semua uang yang ia hasilkan dari YouTube disalurkan ke bisnis lainnya, bukan ke rekening bank. Bahkan, ia mengklaim tak memiliki akses ke uangnya sendiri, meski berada di saldo rekening pribadinya.
“Saya tak memiliki akses ke semua akun bank saya. Saya memiliki Chief Financial Officer (CFO),” ia menjelaskan.
Foto: Co-Founder & CEO PT Telunjuk Komputasi Indonesia, Hanindia Narendrata menyampaikan paparan dalam CNBC Indonesia Epic Awards di Jakarta, Kamis (27/2/2025). (CNBC Indonesia/Tias Budiarto)
“Dari tahun 2022 sampai 2024 kemarin naik. Kalau kita lihat 2022 ke 2023 itu naik 11,19%, dan dari 2023 ke 2024 itu naiknya sekitar 34%. Jadi kalau hitung-hitung, 2022 ke 2024 itu naiknya bisa sampai hampir 50% gitu, dari sekitar Rp 50 triliunan sampai ke Rp 75 triliunan. Jadi saya rasa ini perkembangannya belum akan berhenti ya, kita harapkan demikian, dan ini merupakan peluang bagi brand FMCG untuk memasukkan produk-produknya di e-commerce,” ujar Co-Founder & CEO Compas.co.id, Hanindia Narendrata dalam EPIC Awards 2025, Kamis (27/2/2025).
Dia melanjutkan, faktor utama yang memacu perkembangan e-commerce ini jelas, yaitu perkembangan teknologi yang sangat pesat. Sebab, saat ini sudah ada teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang berpotensi mendorong pertumbuhan di e-commerce itu sendiri.
“AI ini memang membuat teknologi itu semakin berkembang ya, kita mudah sekali belajar lewat AI gitu kan, jadi dari sisi aspek teknologi dia mempercepat, dan dari sisi yang lain juga ada, contohnya kayak teknologi automation gitu, automation itu juga sangat berpengaruh di marketplace, bagaimana ketika ada yang memesan barang, sistem kita bekerja secara otomatis,” jelasnya.
Di sisi lain, ada empat kategori produk FMCG yang mencatatkan pertumbuhan penjualan yang mengesankan. Di antaranya adalah perawatan kecantikan, makanan minuman, kesehatan, serta ibu dan bayi. Sebagai contoh, produk terkait perawatan kecantikan mengalami kenaikan hingga 34% pada 2024 dibandingkan periode yang lalu. Bahkan, penjualan produk perlengkapan ibu dan bayi mampu melesat hingga 61%.
Terlepas dari itu, media sosial juga berperan penting dalam penjualan produk. Ini mengingat, banyak konten kreator maupun KOL yang menjual barang-barang dari brand melalui konten yang menarik, termasuk live shopping.
“Jadi ini fenomena yang luar biasa dan cepat sekali di 2024, itu perkembangan teknologinya,” tandasnya.
Dua terminal energi yang dikelola oleh PT Pertamina Energy Terminal (PET), anak usaha Sub Holding Integrated Marine Logistic PT Pertamina International Shipping (PIS), meraih penghargaan PROPER Hijau 2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penghargaan ini menjadi bukti komitmen PET dalam menerapkan standar keberlanjutan yang tinggi dalam operasionalnya.
PROPER Hijau diberikan setiap tahunnya kepada perusahaan yang berhasil melampaui standar dasar dalam pengelolaan lingkungan dan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Perusahaan penerima penghargaan ini menunjukkan inovasi dalam sistem manajemen lingkungan, pengolahan limbah, efisiensi energi, konservasi lingkungan, serta penurunan beban pencemaran dan emisi.
Kedua terminal yang meraih penghargaan ini adalah Terminal LPG Tanjung Sekong dan Fuel Terminal (FT) BBM Baubau.
Terminal LPG Tanjung Sekong, yang menyuplai sebanyak 40% Kebutuhan Nasional LPG nasional, berhasil mempertahankan predikat PROPER Hijau berkat program unggulannya dalam konservasi keanekaragaman hayati (Kehati). Program ini berfokus pada upaya pelestarian badak bercula satu di Taman Nasional Ujung Kulon, sebagai bagian dari kontribusi dalam menjaga kelestarian spesies endemik Indonesia.
Direktur PET Bayu Prostiyono menegaskan bahwa penghargaan PROPER Hijau menjadi motivasi bagi PET untuk terus berinovasi dalam menciptakan program keberlanjutan yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk menjalankan operasional yang ramah lingkungan serta terus berupaya menciptakan dampak positif bagi masyarakat melalui berbagai program keberlanjutan,” ujarnya dikutip Rabu (26/2/2025).
Sementara itu, Fuel Terminal (FT) BBM Baubau, yang mulai beroperasi pada 2012 dan dikelola PET sejak 2021, merupakan terminalbackbonedi wilayah Sulawesi. Pada tahun ini, FT Baubau untuk pertama kalinya meraih penghargaan PROPER Hijau, yang didukung oleh berbagai inisiatif berkelanjutan.
Program yang berkontribusi dalam pencapaian ini adalah pengembangan aplikasi Panic Button, serta program pemberdayaan masyarakat melalui UMKM Oolahan Ikan Katapayi Sulaa Mandiri, yang berperan dalam meningkatkan perekonomian komunitas lokal.
Bayu menyebut keberhasilan PET dan PIS dalam memperoleh penghargaan ini menegaskan peran perusahaan dalam mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan komunitas sekitar.
“Penghargaan ini bukan hanya pencapaian, tetapi juga menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan standar keberlanjutan dalam setiap aspek operasional. Kami percaya bahwa bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial akan menciptakan nilai jangka panjang, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat dan ekosistem di sekitar kami. Komitmen ini akan terus kami jalankan sebagai bagian dari kontribusi nyata PET dan PIS dalam mendukung pembangunan berkelanjutan,” tutup Bayu.
Foto: Ilustrasi: Minyak mengalir keluar dari semburan dari sumur 1859 asli Edwin Drake yang meluncurkan industri perminyakan modern di Museum dan Taman Drake Well di Titusville, Pennsylvania AS, 5 Oktober 2017. REUTERS / Brendan McDermid / File Foto
Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap sedikitnya 96 saksi dan dua orang ahli.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar meperinci ketujuh orang tersangka tersebut. Tiga berasal dari pihak swasta, yakni MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
Sementara itu, empat orang merupakan pegawai Pertamina. Masing-masing RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, SDS selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.
Qohar menjelaskan kasus ini bermula pada tahun 2018 ketika Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.
Aturan tersebut mewajibkan PT Pertamina mengutamakan minyak mentah hasil produksi dalam negeri untuk kemudian diolah di kilang perusahaan sebelum melakukan impor. Selain itu, KKKS swasta juga diwajibkan menawarkan bagian minyak mentahnya kepada Pertamina sebelum melakukan ekspor.
Namun, berdasarkan fakta penyidikan, Tersangka RS, Tersangka SDS, dan Tersangka AP melakukan pengkondisian dalam Rapat Optimasi Hilir (OH) yang dijadikan dasar untuk menurunkan readiness/produksi kilang. Sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap sepenuhnya dan akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang diperoleh dari impor.
Pada saat produksi kilang minyak sengaja diturunkan, produksi minyak mentah dalam negeri milik KKKS sengaja ditolak dengan berbagai alasan. Pertama, produksi minyak mentah oleh KKKS tidak memenuhi nilai keekonomian, padahal harga yang ditawarkan oleh KKKS masih masuk range harga HBS.
Kedua, produksi minyak mentah KKKS dilakukan penolakan dengan alasan spesifikasi tidak sesuai dengan spek. Namun faktanya minyak mentah bagian negara masih sesuai dengan spek kilang dan dapat diolah atau dihilangkan kadar merkuri atau sulfurnya.
Kemudian saat produksi minyak mentah dalam negeri oleh KKKS ditolak dengan berbagai alasan, maka menjadi dasar minyak mentah Indonesia dilakukan penjualan keluar negeri (ekspor). Adapun, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, PT Kilang Pertamina Internasional melakukan impor minyak mentah dan PT Pertamina Patra Niaga melakukan impor produk kilang.
Sementara itu, untuk kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga diperoleh fakta adanya permufakatan jahat (mens rea).
Pemufakatan jahat tersebut dilakukan antara Penyelenggara Negara (Tersangka SDS, Tersangka AP, Tersangka RS, dan Tersangka YF) bersama DMUT/Broker (Tersangka MK, Tersangka DW, dan Tersangka GRJ) sebelum tender dilaksanakan dengan kesepakatan harga yang sudah diatur yang bertujuan mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara.
“Tersangka RS, Tersangka SDS dan Tersangka AP memenangkan DMUT/Broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum,” ujarnya.
Selanjutnya, tersangka DM dan Tersangka GRJ melakukan komunikasi dengan Tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi (spot) pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari Tersangka SDS untuk impor minyak mentah dari Tersangka RS untuk impor produk kilang.
Adapun, dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92, padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di Storage/Depo untuk menjadi Ron 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan.
Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya mark up kontrak shipping (pengiriman) yang dilakukan oleh Tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13% hingga 15% secara melawan hukum sehingga Tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut.
Pada saat kebutuhan minyak dalam negeri mayoritas diperoleh dari produk impor secara melawan hukum, maka komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan HIP (Harga Index Pasar) Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk dijual kepada masyarakat menjadi mahal/tinggi sehingga dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi BBM setiap tahun dari APBN.
Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp 193,7 triliun, yang bersumber dari komponen sebagai berikut:
1. Kerugian Ekspor Minyak Mentah Dalam Negeri sekitar Rp35 triliun.
2. Kerugian Impor Minyak Mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun.
3. Kerugian Impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun.
4. Kerugian Pemberian Kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun.
5. Kerugian Pemberian Subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.
Di balik harum dan segarnya kuliner Asia, ada satu bahan yang diam-diam memainkan peran besar: daun jeruk asal Indonesia. Dari rendang hingga tom yum, daun jeruk menjadi bumbu penting yang permintaannya stabil di pasar internasional. Tapi di tengah dominasi Indonesia sebagai pemasok utama, ekspor daun jeruk justru mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor daun jeruk Indonesia pada 2024 sebesar US$3,26 juta atau sekitar Rp 53 miliar (US$1=16.270), turun dari US$4,10 juta pada 2023 dan jauh dari puncaknya di US$4,78 juta pada 2019.
Meski angka ini menunjukkan penurunan, tidak berarti permintaan menurun drastis. Sebaliknya, tren ini lebih mencerminkan dampak pandemi terhadap rantai pasok global serta disrupsi logistik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Yang menarik, ekspor daun jeruk RI tetap didominasi oleh Malaysia dan Jepang, dengan nilai masing-masing US$913,32 ribu dan US$680,75 ribu pada 2024. Negara-negara lain seperti Iran, India, dan Belanda juga masih menjadi pasar ekspor, meski dengan volume yang lebih kecil.
Malaysia tetap menjadi importir terbesar daun jeruk RI, didorong oleh kebutuhan industri kuliner dan makanan olahan. Kedekatan geografis juga membuat Indonesia menjadi pemasok utama bagi Malaysia, dengan biaya pengiriman yang lebih rendah dibandingkan negara lain.
Jepang, di sisi lain, memiliki karakteristik pasar yang berbeda. Permintaan daun jeruk di Negeri Sakura lebih didorong oleh industri makanan sehat, farmasi, serta produk berbasis herbal seperti teh dan minyak esensial. Jepang dikenal memiliki standar kualitas tinggi, dan produk daun jeruk Indonesia masih menjadi pilihan utama di pasar ini.
Fakta bahwa Malaysia dan Jepang tetap menjadi pelanggan setia menunjukkan bahwa daun jeruk RI masih memiliki daya saing kuat. Tidak ada indikasi bahwa pasar melemah, hanya bahwa pola permintaan dan kondisi ekspor masih dalam fase penyesuaian pasca-pandemi.
Jika melihat tren lima tahun terakhir, ekspor daun jeruk Indonesia memang mengalami fluktuasi. Namun, tidak ada tanda-tanda pelemahan permanen dalam permintaan. Turunnya ekspor dari US$4,78 juta pada 2019 ke US$3,26 juta di 2024 kemungkinan besar lebih disebabkan oleh beberapa faktor seperti Pandemi, dan faktor cuaca.
Pandemi menyebabkan gangguan distribusi dan pengiriman global. Beberapa negara tujuan memberlakukan pembatasan impor lebih ketat, sementara biaya logistik melonjak. Adanya persaingan dari negara lain seperti Thailand dan Vietnam mulai memasok daun jeruk ke pasar global dengan harga kompetitif juga memengaruhi nilai ekspor daun jeruk RI.
Lalu, negara seperti Jepang dan Uni Eropa memiliki standar tinggi terkait residu pestisida dan kualitas produk, membuat eksportir harus memenuhi persyaratan ketat.
Produksi daun jeruk yang bergantung pada musim dan kondisi cuaca turut mempengaruhi pasokan yang bisa diekspor.
Jika tren ini terus berlanjut, Indonesia berisiko kehilangan pangsa pasar daun jeruk di kancah global. Untuk membalikkan keadaan, diperlukan strategi peningkatan kualitas, efisiensi rantai pasok, serta diversifikasi pasar ekspor agar tidak bergantung pada segelintir negara pembeli.
Saat ini, ekspor daun jeruk masih cukup besar di Asia, tetapi apakah Indonesia bisa mempertahankan dominasinya di pasar global? Ataukah ini tanda bahwa industri daun jeruk RI perlu berbenah?
Mengacu pada data Refinitiv, harga batu bara pada perdagangan Jumat tercatat berada di US$102.75 turun dari perdagangan pada Kamis (20/2/2025) yang tercatat di US$106,2 per ton, turun 1,12% dibandingkan hari sebelumnya. Sementara itu, pada 19 Februari 2025, harga batu bara sempat naik ke US$107,4 per ton atau menguat 2,8% dari posisi US$104,6 per ton sehari sebelumnya.
Tekanan terbesar datang dari China yang terus menekan harga batu bara dengan rekor produksi domestik dan impor tinggi. Analis memperkirakan bahwa penurunan permintaan dari China akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan, menambah tekanan bagi pasar global.
Raksasa tambang Glencore Plc dilaporkan mempertimbangkan pemangkasan produksi akibat harga batu bara yang mendekati level terendah dalam satu dekade. Di sisi lain, Mongolia berencana meningkatkan ekspor batu baranya ke China sebesar 20% tahun ini, yang berpotensi menekan pangsa pasar Australia.
“Batu bara termal bisa menguji level terendah baru dalam jangka pendek,” kata Li Xuegang dari China Coal Transportation and Distribution Association.
Ketegangan AS-China Ubah Peta Perdagangan Batu Bara
Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China turut memengaruhi pasar batu bara. Ketegangan tarif membuat China mencari alternatif batu bara bebas tarif, sementara AS mulai mengalihkan ekspor batu baranya ke India. Tahun lalu, ekspor batu bara kokas AS ke China naik 33% mencapai US$1,84 miliar, tetapi dengan tarif yang lebih tinggi, arus perdagangan diperkirakan akan bergeser.
Sejumlah negara seperti Kanada dan Australia berpotensi menjadi penerima manfaat dari perang dagang ini, menggantikan ekspor batu bara AS ke China. Australia yang sebelumnya kehilangan pangsa pasar akibat ketegangan dengan China kini berpotensi kembali menjadi pemasok utama.
Stok Melimpah, Prospek Batu Bara Masih Suram
Dari sisi pasokan, China berencana meningkatkan produksi batu bara hingga 1,5% menjadi 4,82 miliar ton pada 2025 setelah pencapaian rekor pada 2024. Selain itu, Vietnam juga telah menetapkan strategi transisi dari batu bara ke energi bersih, yang dapat semakin menekan permintaan global.
Meskipun ada potensi pemangkasan produksi oleh Glencore dan tekanan dari ketegangan geopolitik, stok yang melimpah serta tren transisi energi di berbagai negara masih menjadi faktor utama yang membebani harga batu bara.
Para pelaku pasar akan terus mencermati kebijakan China, dinamika perang dagang AS-China, serta kebijakan energi di berbagai negara untuk melihat bagaimana arah harga batu bara dalam beberapa bulan ke depan.
Arkeolog menemukan bukti kehidupan manusia selama berabad-abad lalu. Salah satunya adalah penemuan jasad manusia yang terawetkan selama ribuan tahun atau dikenal sebagai Otzi yang ditemukan di pegunungan Alpen pada 1991.
Material-material barang di sekitar Otzi bisa langsung diteliti karena pengawetan yang dilakukan.
Sebab tanpa diawetkan, material organik yang pernah hidup akan segera membusuk. Material itu termasuk serat tanaman, kayu, dan kulit.
Penemuan itu membawa para ilmuwan pada abad Neolitikum di Pegunungan Alpen. Ini meluncurkan bidang yang disebut arkeologi bongkahan es.
Selain itu, para arkeolog juga menemukan jejak manusia yang terkubur ribuan tahun lalu dari penelitian bongkahan es dan material yang digali di Eropa, Amerika Utara, dan Asia.
Misalnya temuan bukti manusia yang berburu dan menggembalakan rusa kutub sejak 6.000 tahun lalu. Penemuan berasal dari terowongan sepanjang 70 meter yang diukir di lapisan es Juvfonne di Norwegia, dikutip dari Nature, Rabu (22/2/2024).
Banyak artefak kuno yang akhirnya terlihat karena lapisan es yang mencair. Isinya adalah terkait perburuan hewan besar.
Temuan lain adalah di Pegunungan Rocky tahun 2007. Arkeolog, Craig Lee menemukan artefak lapisan es tertua yang pernah ditemukan, yakni sebuah alat untuk melempar anak panah atau lembing. Bagian poros depannya terbuat dari pohon muda kulit birch dan berasal dari 10.300 tahun berdasarkan penanggalan karbon.
Foto: Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam acara peresmian dan peluncuran Gemini Academy di Auditorium Kemendag, Jakarta, Jumat (21/2/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
Menurut Budi, strategi utama yang harus diterapkan oleh UMKM adalah keberanian dalam berinovasi. Hal ini sebagaimana yang sering ia sampaikan juga dalam program prioritas Kemendag tahun 2025, yakni UMKM BISA (Berani, Inovasi, Siap, dan Adaptasi) Ekspor.
“Makanya kalau yang (program) BISA Ekspor itu saya sering bilang, berani inovasi itu untuk meningkatkan daya saing. Pokoknya kalau kita punya daya saing yang bagus, nggak akan kalah dengan impor,” kata Budi saat ditemui usai acara peresmian dan peluncuran Gemini Academy di Auditorium Kemendag, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Adapun pendampingan yang diberikan oleh Kemendag mencakup berbagai aspek, seperti desain, kemasan, dan strategi pemasaran. Dengan peningkatan daya saing ini, produk UMKM diharapkan tidak hanya mampu bertahan di pasar lokal tetapi juga merambah ke pasar internasional.
“Kalau dia punya daya saing ekspor, otomatis standar di dalam negeri terpenuhi, sehingga kita bisa bersaing dengan produk-produk dari negara lain,” ujarnya.
Selain peningkatan kualitas, dia mengaku terus menggerakkan atase perdagangannya untuk mencari pasar baru bagi produk UMKM. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar sesi memperkenalkan produk (pitching) di berbagai negara, di mana UMKM dapat mempresentasikan produknya kepada calon pembeli (buyer).
“Setiap negara itu minimal ada satu pitching dalam sebulan. Kalau terlalu sering pitching tanpa mencari buyer juga percuma. Jadi setelah pitching, UMKM harus mencari buyer,” jelas Budi.
Pada bulan Februari ini saja, lanjut dia, Kemendag telah melaksanakan 40 sesi pitching, melebihi target minimal 33 sesi. Program ini terus digenjot agar ekspor UMKM meningkat secara signifikan.
“Jadi pitching minimal sekali dalam sebulan, tapi artinya karena kita di 33 negara berarti 33 kali. Tapi bulan ini saja sudah terlaksana 40 pitching, padahal minimal 33. Itu kita kejar terus dan kita target,” pungkasnya.
Foto: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)
Bagaimana tanggapan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra terkait langkah KPK?
“Ya kita nggak bisa intervensi apa yang dilakukan oleh KPK dan kita menghormati KPK itu sebagai satu lembaga negara penegak hukum yang secara independen menegakkan hukum,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Yusril mengatakan, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan hingga mencegah pelaku tindak pidana korupsi ke luar negeri. Selain itu pihak tersangka juga berhak jika mau melakukan pembelaan melalui kuasa hukumnya.
“Jadi di situlah akan terwujud keadilan. KPK boleh melakukan ini tapi dia juga bisa menggunakan lawyer untuk juga membela kepentingan hukumnya,” jelas Yusril.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas enggan berkomentar banyak terkait langkah KPK menahan Hasto.
“Jangan itu tidak enak, tidak etis untuk saya komentari hal-hal yang lagi berproses di KPK,” katanya. “Saya sama sekali tidak tahu,” sambungnya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi mengatakan pengembalian dana tersebut terjadi akibat beberapa isu pengaduan.
“Ini misalnya ada nasabah yang merasa sudah menempatkan deposito di bank, tetapi oleh oknum bank dana tersebut tidak dimasukkan ke rekening yang seharusnya, melainkan diberikan bukti palsu. Kemudian, pengembalian premi asuransi, pengembalian dana investasi yang disalahgunakan oleh pegawai perusahaan efek,” ungkap Friderica atau yang akrab disapa Kiki dalam Rapat Kerja (raker) dengan DPR RI, di Jakarta, Rabu, (19/2/2025).
Kiki menegaskan, bila kasusnya seperti yang disebutkan di atas, maka PUJK mesti mengembalikan uangnya lantaran dalam aturan tertulis bahwa PUJK bertanggungjawab atas perilaku karyawannya.
Selain alasan tersebut, pengembalian dana juga mencakup pengembalian dana investasi yang disalahgunakan oleh pegawai perusahaan efek dan pengembalian premi asuransi.
Lebih lanjut, selain mendorong pengembalian dana, OJK juga mengeluarkan 20 perintah kepada 18 PUJK dalam periode waktu 1 Januari 2024-22 Januari 2025. Perintah tersebut meliputi perbaikan SOP, pengawasan kepada agen pemasaran dan petugas penagihan, dan perintah penggantian kerugian konsumen.
Selain itu, OJK juga menjatuhkan 333 peringatan tertulis kepada 218 PUJK yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen, dan terlambat menangani aduan.
OJK juga mengenakan 2 sanksi denda kepada LAPS SJK karena keterlambatan penyampaian laporan kepada OJK dan 92 sanksi denda kepada 86 PUJK atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen, dan keterlambatan penyampaian laporan & dokumen pengaduan.
