Ketua Delegasi Indonesia untuk COP 29, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini telah mampu menawarkan kredit karbon hingga 577 juta ton. Sebagian besar kredit karbon ini telah melalui proses verifikasi dan siap dipasarkan di pasar internasional.
Menurut Hashim, dari 577 juta ton tersebut, 30 juta ton sudah dibeli oleh pemerintah Norwegia. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab (UEA), termasuk Abu Dhabi dan Dubai, menunjukkan minat besar untuk membeli lebih dari separuh, sekitar 287 juta ton.
“UEA, Abu Dhabi, Dubai, dan lain-lain. Mereka menawarkan, mereka mau beli lebih dari separuh, 287 juta kalau tidak salah,” kata Hashim kepada CNBC Indonesia, Selasa (19/11/2024).
Hashim menilai potensi besar ini tidak hanya menjadi langkah penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim, akan tetapi juga menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan.
“Ini suatu kemajuan, suatu aset baru. Pemerintah Indonesia bisa dapat penerimaan negara yang luar biasa dari karbon dan saya dengar dalam beberapa bulan ini akan tambahan 600 juta lagi,” ujarnya.
Hashim membeberkan dari kredit karbon ini, pemerintah Indonesia berpeluang mendapatkan penerimaan negara yang luar biasa. Setidaknya, jika 1 ton karbon bernilai minimal US$ 10, maka Indonesia bisa meraup lebih dari US$ 10 miliar pada tahun depan.
“So kita bisa dapat, ya saya kira bisa dapat dengan negosiasi, kita bisa dapat lebih dari 10 miliar dolar, mungkin tahun depan, dari penerimaan, dari penjualan kredit karbon,” kata Hashim.