Presiden Terpilih Prabowo Subianto telah memetakan 300 lebih pengusaha pengemplang pajak yang memiliki tunggakan senilai Rp 300 triliun kepada negara. Di antaranya bergerak di sektor sumber daya alam (SDA) seperti perkebunan sawit.
Daftar itu 300 lebih pengusaha yang menjadi pengemplang pajak itu Prabowo peroleh dari dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Kepala BKPK Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Untuk di sektor SDA lain, seperti energi dan sumber daya mineral, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku belum mengetahui apakah ada pengusaha yang masuk daftar pengemplang pajak tersebut. Ia hanya menekankan, sejauh ini belum ada catatan buruk terkait perpajakan di sektor ESDM.
“Saya belum tahu, kalau setau kami dari Kementerian ESDM pasti tertib pajak,” Kata Bahlil saat ditemui di kawasan Jakarta Convention Center, Rabu (9/10/2024).
Bahlil menjelaskan, belum adanya catatan buruk terkait pajak di sektor ESDM karena pengusaha yang bergerak di sektor industri ini diwajibkan secara tahunan melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB.
RKAB itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2023. Dalam dokumen RKAB itu juga diwajibkan bagi pengusaha pengusaha pertambangan mineral dan batu bara untuk melaporkan kewajiban perpajakannya.
“Karena kan setiap tahun ada RKAB. RKAB itu dikeluarkan ketika sudah memenuhi kewajiban-kewajibannya, salah satu diantaranya pajak, Jadi saya tidak tahu kalau itu ya,” tuturnya.
Sebelumnya, daftar 300 pengusaha yang diduga mengemplang pajak itu diungkap oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang juga merupakan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo saat berdiskusi dengan para pengusaha di gedung Kadin Indonesia, Jakarta, awal pekan ini.
“Ini ada indikasi pengusaha yang nakal, ini data yang Pak Prabowo dapat dari Pak Luhut dan Pak Ateh dan dikonfirmasi dari KLHK ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal, ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar,” ujarnya.
Hashim menyatakan, 300 lebih wajib pajak nakal yang masuk daftar belum membayar pajak kepada pemerintah itu memiliki utang pajak senilai Rp 300 triliun . Ia memastikan, pengusaha itu tidak ada yang menjadi bagian dari anggota Kadin Indonesia.
“Sampai Rp 300 triliun yang belum bayar, ini data-data yang dihimpun pemerintah, so saat ini Pak Prabowo siap kita sudah dapat daftar 300 lebih, saya tidak lihat kawan-kawan Kadin di dalam daftar itu. Saya tidak lihat tapi akan saya cek lagi, nanti ada peringatan bersahabat, friendly reminder please pay up,” ungkap Hashim.
Melalui kebijakan penguatan pengawasan perpajakan yang dilakukan oleh Kementerian Penerimaan Negara ini, pemerintah Prabowo akan mendapatkan tambahan penerimaan negara senilai Rp 50 triliun tiap tahunnya.
“Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp 50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis dua kali sehari untuk 9 juta anak, tolong catat ini direkam, ini setiap Rp 50 triliun kita dapat tutup kebocoran kita bisa berikan makanan gratis pagi dan siang untuk 9 juta jiwa,” ujar Hashim.